Sehingga, pelakunya diduga adalah orang yang terkait dalam pemberitaan, yang memiliki pengaruh baik secara kelembagaan maupun ekonomi. Hal inilah yang kemudian salah satu kendala yang menyulitkan pengungkapan kasus.
"Dari sejumlah kasus kekerasan terhadap wartawan, baik itu pembunuhan di Ambon, Merauke dan penikaman wartawan di Jayapura, sangat erat kaitannya dengan profesi jurnalis para korban, yang tidak disenangi seseorang, yang disinyalir memiliki kekuatan atau pengaruh baik secara politik maupun ekonomi," kata Wakil Ketua Komnas HAM, Nurkholis, di Jayapura, Sabtu 16 Juli.
Menurut Nurkholis, dengan latar belakang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, menjadi salah satu hambatan dalam mengungkap kasus secara transparan. "Kekuatan yang dimiliki pelaku, menjadi kendala dalam menguak kasus," ujarnya.
Sehingga, lanjut Nurkholis, Komnas HAM berkesimpulan, menyelesaikan kasus kekerasan terhadap pekerja pers, tidak bisa dilakukan hanya dengan langkah hukum biasa. Namun, harus lebih khusus dan dijadikan perhatian yang serius.
"Pengungkapan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak bisa parsial, inilah agenda yang sedang dibicarakan Komnas HAM dengan Mabes Polri," ujarnya.
Wartawan yang menjadi korban kekerasan bahkan nyawanya melayang, sambung Nurkolis, biasanya wartawan yang berani dalam memberitakan sesuatu yang sensitive dan mengusik serta mengganggu kepentingan seseorang di suatu daerah. "Biasanya, sebelum wartawan di bunuh atau diteror secara fisik, lebih dulu di ancam atau diintimidasi untuk tidak memberitakan sesuatu yang menyinggung kepentingan pelaku," paparnya.
Dalam setahun terakhir, ada dua kasus kekerasan terhadap jurnalis di Papua, yakni pembunuhan terhadap Ardiansyah Matrais wartawan Jubi di Merauke dan penikaman terhadap Banjir Ambarita wartawan Vivanews di Papua. Hingga saat ini siapa pelaku dari kasus kekerasan itu masih misterius. (Laporan: Banjir Ambarita | Papua, umi)
